Kredit Baru Rp68,35 Triliun Biayai 115 Ribu Rumah, Ini Dampaknya

KORELASI.CO – Kredit baru senilai Rp68,35 triliun mengalir ke sektor perumahan. Pembiayaan tersebut mendukung pembangunan sekitar 115 ribu unit rumah.

Penyaluran kredit terutama menyasar rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Bank Indonesia (BI) menyebut pembiayaan itu menjadi salah satu dampak Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM).

Gubernur BI Destry Damayanti menjelaskan KLM mendorong perbankan meningkatkan pembiayaan ke sektor prioritas. Sektor perumahan menjadi salah satu bidang yang mendapat dukungan kebijakan tersebut.

“Sekitar Rp68,35 triliun telah disalurkan menjadi kredit baru di sektor perumahan, khususnya untuk perumahan masyarakat berpenghasilan rendah,” kata Destry dalam Indonesia International Sustainability Forum (ISF) 2026 di Jakarta, Rabu (7/10/2026).

Kredit Perumahan Dorong Aktivitas Ekonomi

Destry mengatakan pembiayaan perumahan memberikan dampak yang lebih luas. Menurutnya, kredit tersebut tidak hanya membantu masyarakat memiliki rumah.

Pembangunan rumah juga membutuhkan tenaga kerja. Aktivitas tersebut kemudian ikut menggerakkan kegiatan ekonomi di berbagai sektor.

Destry menyebut pembangunan satu unit rumah dapat melibatkan sekitar empat pekerja. Karena itu, pertumbuhan pembiayaan perumahan juga berpotensi membuka lapangan kerja.

“Ini memberikan dampak yang berarti, tidak hanya membantu masyarakat memperoleh rumah, tetapi juga menciptakan lapangan kerja dan mendukung aktivitas ekonomi yang lebih luas,” ujar Destry.

Dampak tersebut membuat sektor perumahan memiliki peran penting dalam perekonomian. Pembangunan rumah dapat menggerakkan rantai usaha yang berkaitan dengan konstruksi dan kebutuhan hunian.

Insentif KLM Perumahan Capai Rp118 Triliun

BI mencatat total insentif KLM yang diterima perbankan mencapai Rp461,2 triliun hingga pekan pertama September 2026.

Jumlah tersebut terbagi dalam dua jalur. Perbankan memperoleh Rp338,2 triliun melalui KLM jalur pembiayaan. Sementara itu, KLM Pendalaman Pasar Uang mencapai Rp123 triliun.

Untuk sektor perumahan, real estat, dan konstruksi, realisasi insentif KLM mencapai Rp118 triliun per September 2026.

Sebanyak 111 bank menerima insentif tersebut. Nilainya setara dengan 1,32 persen dari dana pihak ketiga (DPK) perbankan.

BI menetapkan plafon insentif KLM untuk sektor perumahan, real estat, dan konstruksi sebesar 1,4 persen dari DPK.

Bedakan Insentif KLM dan Kredit Baru

Angka Rp118 triliun perlu dibedakan dari kredit baru sektor perumahan sebesar Rp68,35 triliun.

Rp118 triliun menunjukkan besaran insentif KLM untuk sektor perumahan, real estat, dan konstruksi.

Sementara itu, Rp68,35 triliun menunjukkan kredit baru yang telah mengalir ke sektor perumahan.

Dengan demikian, kedua angka tersebut memiliki makna yang berbeda. Insentif KLM menjadi instrumen kebijakan untuk mendorong pembiayaan. Sedangkan kredit baru menunjukkan pembiayaan yang telah disalurkan perbankan ke sektor perumahan.

Penyaluran FLPP Capai 165.008 Unit

Dukungan pembiayaan perumahan juga terlihat dari penyaluran Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

Data Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman per 1 Oktober 2026 menunjukkan penyaluran FLPP sepanjang kuartal III 2026 mencapai 73.477 unit.

Angka tersebut tumbuh 8,92 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Pada periode tersebut, penyaluran FLPP mencapai 67.458 unit.

Secara kumulatif, penyaluran FLPP pada Januari hingga September 2026 mencapai 165.008 unit.

Data tersebut menunjukkan peningkatan penyaluran pembiayaan bagi masyarakat yang membutuhkan dukungan untuk memiliki rumah.

KUR Perumahan Capai Rp26,69 Triliun

Selain FLPP, pemerintah juga mendorong pembiayaan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan.

Per 1 Oktober 2026, realisasi KUR Perumahan mencapai sekitar Rp26,69 triliun. Pembiayaan tersebut menjangkau 112.437 debitur.

Kebijakan tersebut turut memperluas akses pembiayaan bagi pelaku usaha yang berkaitan dengan sektor perumahan.

BI juga menjalankan kebijakan Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial (RPIM). Kebijakan ini bertujuan meningkatkan pembiayaan perbankan kepada UMKM dan sektor produktif lainnya.

Pembiayaan Jadi Fondasi Transformasi Ekonomi

BI menilai pembiayaan memiliki peran penting dalam mendorong transformasi ekonomi. Akses pembiayaan dapat mendukung investasi sekaligus memperluas manfaat pertumbuhan ekonomi.

Sektor perumahan menjadi salah satu contoh dampak pembiayaan terhadap masyarakat. Kredit tidak hanya membantu penyediaan hunian, tetapi juga mendukung kegiatan usaha dan penyerapan tenaga kerja.

Destry menilai kebijakan pembiayaan perlu terus diarahkan untuk menghasilkan manfaat yang lebih luas. Pemerintah dan perbankan dapat memperkuat akses pembiayaan bagi sektor yang memiliki dampak besar terhadap perekonomian.

Dengan dukungan KLM, FLPP, KUR Perumahan, dan kebijakan RPIM, pembiayaan sektor perumahan terus mendapat perhatian. Pemerintah dan BI juga mendorong agar akses pembiayaan dapat menjangkau lebih banyak masyarakat dan pelaku usaha.

Perkembangan tersebut menunjukkan peran pembiayaan dalam mendukung penyediaan hunian sekaligus menggerakkan aktivitas ekonomi.

Bagi masyarakat berpenghasilan rendah, akses pembiayaan menjadi salah satu faktor penting dalam mewujudkan kepemilikan rumah. Pada saat yang sama, peningkatan pembangunan hunian dapat memberikan efek lanjutan terhadap dunia usaha dan tenaga kerja.

Karena itu, pembiayaan perumahan tidak hanya berkaitan dengan kebutuhan tempat tinggal. Sektor ini juga memiliki hubungan dengan investasi, lapangan kerja, UMKM, serta pertumbuhan ekonomi secara lebih luas. (Red)