KORELASI.CO-Tahun 2026 membawa sejumlah perubahan penting dalam kebijakan Dana Desa dan pembangunan desa. Salah satu perubahan utama adalah terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang mulai berlaku pada 27 Maret 2026.
Di sisi pengelolaan anggaran, pemerintah juga menerbitkan PMK Nomor 7 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2026. Regulasi ini berlaku sejak 12 Februari 2026 dan mencabut PMK Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa.
Apa yang Berubah pada 2026?
Perubahan pada 2026 tidak hanya berkaitan dengan jumlah atau penyaluran Dana Desa. Regulasi baru juga mencakup aspek pemerintahan desa, keuangan dan aset desa, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, serta pengawasan.
Berikut beberapa hal penting yang perlu diperhatikan.
1. Terbit PP Nomor 16 Tahun 2026 tentang Desa
Salah satu perubahan regulasi yang paling penting adalah terbitnya PP Nomor 16 Tahun 2026.
Peraturan ini menjadi peraturan pelaksanaan UU Desa dan mengatur berbagai aspek, mulai dari penataan desa, kewenangan desa, pemerintahan desa, keuangan dan aset desa, pembangunan desa, pembangunan kawasan perdesaan, kerja sama desa, hingga pembinaan dan pengawasan.
PP tersebut juga mencakup sejumlah pengaturan yang merupakan amanat dari perubahan UU Desa melalui UU Nomor 3 Tahun 2024.
Beberapa di antaranya berkaitan dengan:
* Dana Konservasi dan/atau Dana Rehabilitasi;
* tunjangan purnatugas kepala desa dan perangkat desa;
* tunjangan purnatugas BPD;
* tata cara pemilihan kepala desa dengan satu calon;
* peningkatan kompetensi dan akuntabilitas kinerja pemerintah desa;
* pendapatan desa;
* penyaluran dana alokasi umum;
* RPJM Desa dan RKP Desa; dan
* perangkat desa yang berstatus sebagai pegawai negeri sipil.
PP Nomor 16 Tahun 2026 sekaligus mencabut dan menggantikan PP Nomor 43 Tahun 2014 beserta perubahan-perubahannya yang sebelumnya menjadi dasar pelaksanaan UU Desa.
2. Pengelolaan Dana Desa Memakai Aturan Baru
Pada 2026, pengelolaan Dana Desa menggunakan PMK Nomor 7 Tahun 2026.
Regulasi tersebut ditetapkan pada 9 Februari 2026 dan mulai berlaku pada 12 Februari 2026. JDIH Kementerian Keuangan mencatat bahwa PMK tersebut mencabut PMK Nomor 145 Tahun 2023 serta ketentuan tertentu terkait pengelolaan dan penyaluran Dana Desa tahun sebelumnya.
Dengan adanya regulasi baru tersebut, pemerintah desa perlu memperhatikan ketentuan 2026 dalam proses pengelolaan dan penyaluran Dana Desa.
3. Fokus Penggunaan Dana Desa Semakin Beragam
Fokus penggunaan Dana Desa 2026 diatur melalui Permendesa PDT Nomor 16 Tahun 2025.
Regulasi tersebut berlaku sejak 30 Desember 2025 dan mengatur fokus penggunaan Dana Desa, penetapan, publikasi, pelaporan, pembinaan, serta pengawasan.
Fokus tersebut mencakup beberapa bidang, antara lain:
* penanganan kemiskinan ekstrem;
* desa berketahanan iklim dan tangguh bencana;
* layanan dasar kesehatan;
* ketahanan pangan dan energi;
* dukungan terhadap Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;
* pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur melalui Padat Karya Tunai Desa;
* infrastruktur digital dan teknologi; serta
* pengembangan potensi dan keunggulan desa.
Dengan demikian, Dana Desa 2026 tidak hanya berkaitan dengan pembangunan jalan, jembatan, atau fasilitas fisik lainnya, tetapi juga diarahkan kepada pelayanan dasar, ketahanan ekonomi, dan pemberdayaan masyarakat.
4. Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih Masuk dalam Kebijakan 2026
Salah satu perkembangan yang perlu diperhatikan adalah dukungan terhadap Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
Pada 1 April 2026 mulai berlaku PMK Nomor 15 Tahun 2026 yang mengatur tata cara penyaluran DAU/DBH atau Dana Desa dalam rangka percepatan pembangunan fisik gerai, pergudangan, dan kelengkapan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
Regulasi tersebut juga mengatur mekanisme penyaluran, permohonan pembayaran, rekomendasi, serta penyesuaian penganggaran terkait penggunaan Dana Desa untuk kebutuhan tersebut.
Hal ini menjadi salah satu aspek baru yang perlu diperhatikan pemerintah desa dalam pengelolaan anggaran pada 2026.
5. Pembangunan Desa Tidak Hanya Berorientasi Infrastruktur
Pembangunan desa pada 2026 memiliki cakupan yang lebih luas.
PP Nomor 16 Tahun 2026 secara khusus mencakup pembangunan desa dan pembangunan kawasan perdesaan sebagai bagian dari penyelenggaraan pemerintahan desa.
Sementara itu, fokus Dana Desa 2026 mencakup bidang sosial, kesehatan, ketahanan pangan, lingkungan, ekonomi, teknologi, dan infrastruktur.
Artinya, pemerintah desa perlu melihat pembangunan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat, bukan hanya sebagai pembangunan sarana fisik.
6. Perencanaan Desa Tetap Menjadi Bagian Penting
Perubahan regulasi pada 2026 juga berkaitan dengan perencanaan desa.
PP Nomor 16 Tahun 2026 secara eksplisit mencakup pengaturan mengenai RPJM Desa dan RKP Desa.
Di sisi penggunaan Dana Desa, Permendesa PDT Nomor 16 Tahun 2025 mengatur penetapan fokus penggunaan, publikasi, pelaporan, pembinaan, dan pengawasan.
Karena itu, program yang menggunakan Dana Desa perlu ditempatkan dalam kerangka perencanaan dan penganggaran desa sesuai ketentuan.
7. Pengawasan dan Akuntabilitas Semakin Penting
Pengelolaan Dana Desa membutuhkan administrasi, pelaporan, dan pengawasan yang sesuai dengan regulasi.
Permendesa PDT Nomor 16 Tahun 2025 secara khusus mencantumkan publikasi, pelaporan, pembinaan, dan pengawasan sebagai bagian dari petunjuk operasional penggunaan Dana Desa 2026.
Sementara PP Nomor 16 Tahun 2026 juga mengatur pembinaan dan pengawasan desa serta peningkatan kompetensi dan akuntabilitas kinerja pemerintah desa.
Hal tersebut membuat aspek tata kelola menjadi bagian penting dalam pelaksanaan pembangunan desa.
8. Apa Dampaknya bagi Pemerintah Desa?
Dengan adanya sejumlah regulasi baru, pemerintah desa perlu memperhatikan beberapa hal.
Menggunakan Dasar Hukum Terbaru
Pemerintah desa perlu memperhatikan PP Nomor 16 Tahun 2026, PMK Nomor 7 Tahun 2026, serta Permendesa PDT Nomor 16 Tahun 2025 sesuai bidang pengaturannya.
Menyesuaikan Perencanaan
Program pembangunan perlu diselaraskan dengan perencanaan desa, kebutuhan masyarakat, kewenangan desa, serta fokus penggunaan Dana Desa.
Memperhatikan Program Khusus
Apabila desa terlibat dalam program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, pemerintah desa juga perlu memperhatikan ketentuan khusus dalam PMK Nomor 15 Tahun 2026.
Memperkuat Transparansi
Informasi mengenai program dan penggunaan Dana Desa perlu dikelola sesuai ketentuan publikasi dan pelaporan yang berlaku.
Apa yang Perlu Diketahui Masyarakat?
Bagi masyarakat desa, perubahan aturan pada 2026 dapat dipahami melalui beberapa hal utama.
Pertama, Dana Desa tetap menjadi salah satu instrumen pembiayaan pembangunan desa, tetapi penggunaannya mencakup berbagai bidang.
Kedua, masyarakat dapat memperhatikan bagaimana program desa dimasukkan dalam perencanaan dan bagaimana anggaran tersebut digunakan.
Ketiga, masyarakat dapat mengikuti informasi mengenai pembangunan, pemberdayaan, layanan dasar, ketahanan pangan, serta program ekonomi yang dilaksanakan pemerintah desa.
Keempat, keterbukaan informasi dan pengawasan menjadi bagian penting dalam tata kelola Dana Desa.
Perbandingan Singkat: 2025 dan 2026
Aspek 2025 2026
Dasar pelaksanaan UU Desa PP 43/2014 beserta perubahannya masih menjadi kerangka pelaksanaan PP 16/2026 mulai berlaku dan mencabut PP 43/2014 beserta perubahannya
Pengelolaan Dana Desa Mengacu pada ketentuan Dana Desa TA 2025 PMK 7/2026 menjadi dasar pengelolaan Dana Desa TA 2026
Fokus Dana Desa Mengacu pada Permendesa PDT 2/2024 Mengacu pada Permendesa PDT 16/2025
Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih Kebijakan pendukung mulai dibangun Terdapat PMK 15/2026 terkait penyaluran untuk pembangunan fisik gerai, pergudangan, dan kelengkapan
Pembangunan desa Infrastruktur dan pemberdayaan tetap menjadi bagian pembangunan Kerangka regulasi diperbarui melalui PP 16/2026 dengan cakupan pemerintahan, keuangan, pembangunan, kerja sama, dan pengawasan
Perbandingan tersebut menunjukkan bahwa perubahan 2026 bukan hanya mengenai Dana Desa, tetapi juga menyangkut kerangka regulasi pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan desa.
Referensi Utama
PP Nomor 16 Tahun 2026 – JDIH BPK
PMK Nomor 7 Tahun 2026 – JDIH Kementerian Keuangan
Permendesa PDT Nomor 16 Tahun 2025 – JDIH BPK
PMK Nomor 15 Tahun 2026 – JDIH Kementerian Keuangan
