Penyaluran KPR Subsidi 2026 Capai 181.307 Unit, Rumah Susun Baru 23 Unit

KORELASI.CO – Penyaluran KPR subsidi melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) mencapai 181.307 unit hingga 14 Oktober 2026. Namun, penyaluran KPR subsidi 2026 masih didominasi rumah tapak. Sementara itu, rumah susun baru mencatat 23 unit.

Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera), Heru Pudyo Nugroho, menjelaskan bahwa rumah tapak mendominasi realisasi tersebut. Dari total penyaluran, sebanyak 181.284 unit merupakan rumah subsidi tapak.

Pada 2026, pemerintah menetapkan kuota KPR subsidi sebanyak 350.000 unit. Angka ini sama dengan kuota tahun sebelumnya. Dengan demikian, pemerintah masih perlu mendorong penyaluran untuk mengejar target tahun ini.

Jika mengakumulasi realisasi sejak 2025 hingga 14 Oktober 2026, penyaluran KPR subsidi mencapai 459.468 unit.

BP Tapera Kembangkan Ekosistem Digital untuk KPR Subsidi

Selain mempercepat penyaluran pembiayaan, BP Tapera mengembangkan ekosistem digital perumahan. Sistem ini mengintegrasikan informasi rumah subsidi, pengembang, dan fasilitas pembiayaan.

Heru menjelaskan bahwa ekosistem tersebut akan menghubungkan kebutuhan masyarakat dengan ketersediaan rumah dan dukungan pembiayaan. Melalui sistem terpadu ini, calon pembeli dapat mengakses informasi perumahan dengan lebih mudah.

“BP Tapera sendiri juga tadi sudah kami sampaikan bagaimana kita membangun ekosistem berbasis digital. Yang mempertemukan antara sisi permintaan, sisi demand perumahan, melalui skema rumah subsidi, kemudian sisi supply-nya atau penawaran, dan pembiayaannya atau financing-nya. Tiga komponen itu kita satukan dalam satu ekosistem digital,” kata Heru di Gedung Bappenas, Jakarta, Rabu (14/10/2026).

BP Tapera berharap integrasi digital tersebut dapat mempertemukan calon pembeli, pengembang, dan penyedia pembiayaan. Namun, pemerintah masih perlu mengevaluasi dampak sistem ini terhadap peningkatan penyaluran KPR subsidi.

Program Bedah Rumah Rampungkan 53.000 Unit

Di sektor renovasi hunian, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mencatat penyelesaian 53.000 unit rumah melalui program Bedah Rumah. Pemerintah menargetkan renovasi 400.000 rumah pada 2026.

Direktur Jenderal Kawasan Permukiman Kementerian PKP, Fitrah Nur, menyebut progres pekerjaan di lapangan telah mencapai 57,7 persen. Meski demikian, capaian setiap daerah masih berbeda.

“Sampai sekarang progres yang di lapangan itu sudah 57,7 persen. Memang kesannya sedikit rendah tapi rata-rata ada yang sudah 80 persen, ada yang sudah 75 persen. Yang paling rendah itu ada sekitar 10 provinsi yang sekarang sedang kami genjot per hari progresnya sehingga bisa menyamai teman-teman di provinsi yang lain,” ungkap Fitrah.

Kementerian PKP terus mendorong percepatan pengerjaan di sejumlah provinsi. Pemerintah menargetkan daerah dengan progres rendah dapat mengejar capaian wilayah lain.

Jumlah rumah yang selesai direnovasi dan persentase progres lapangan merupakan dua indikator berbeda. Karena itu, pembaca perlu memahami kedua angka tersebut sesuai konteks pelaporannya.

Kredit Program Perumahan Tembus Rp27,37 Triliun

Pemerintah juga memperkuat sektor perumahan melalui Kredit Program Perumahan (KPP), yang dalam bahan pemberitaan disebut sebagai KUR Perumahan.

Hingga periode pelaporan tersebut, penyaluran KPP mencapai Rp27,37 triliun dengan jumlah 114.672 debitur. Program ini mendukung pelaku usaha dalam ekosistem perumahan, mulai dari pengembang dan kontraktor hingga pedagang bahan bangunan serta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Dukungan pembiayaan ini diharapkan dapat memperkuat kegiatan usaha yang berkaitan dengan pembangunan, pembelian, dan renovasi rumah. Dengan dukungan tersebut, pelaku usaha juga berpeluang meningkatkan aktivitas ekonomi di sektor perumahan.

Kementerian PKP dan Bappenas Selaraskan Roadmap Perumahan 2025–2029

Menteri PKP Maruarar Sirait bertemu dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional sekaligus Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy, untuk membahas peta jalan atau roadmap Kementerian PKP periode 2025–2029.

Pertemuan tersebut membahas penyelarasan target program perumahan dengan rencana pembangunan nasional. Kementerian PKP juga menyiapkan laporan dua tahun pemerintahan Presiden di bidang perumahan sesuai arahan dan indikator Bappenas.

“Kami memohon arahan agar laporan dua tahun pemerintahan Presiden di bidang perumahan yang akan kami sampaikan sesuai dengan ukuran dan arahan Bappenas. Yang kedua, kami juga akan menyampaikan roadmap Kementerian PKP Tahun 2025-2029,” ujar Maruarar.

Pemerintah menjalankan berbagai program untuk memperluas akses masyarakat terhadap hunian layak. Upaya tersebut mencakup penyaluran KPR subsidi, renovasi rumah, pembiayaan pelaku usaha, dan penyelarasan peta jalan perumahan.

Ke depan, pemerintah perlu memantau realisasi setiap program secara berkala. Evaluasi tersebut penting untuk mengukur pencapaian target, mempercepat pelaksanaan, dan meningkatkan efektivitas kebijakan perumahan. (Red)

Catatan redaksi: Artikel ini bersifat edukatif, pembaca bisa melihat

Artikel terkait program FLPP dan persyaratan KPR subsidi.
Berita tentang program Bedah Rumah atau Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).
Artikel mengenai kebijakan Kementerian PKP dan target pembangunan perumahan.
BP Tapera — Situs resmi BP Tapera .
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat — pastikan menggunakan situs resmi kementerian atau instansi terkait yang saat ini menangani program tersebut.
Bappenas — Situs resmi Bappenas .