BANDUNG, Korelasi.co – Pengurus Wilayah Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (PW SEMMI) Jawa Barat mempertanyakan dasar verifikasi Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) yang dilakukan DPD KNPI Jawa Barat.
Keberatan itu muncul setelah PW SEMMI Jabar dinyatakan tidak lolos verifikasi dan tidak ditetapkan sebagai peserta Musyawarah Daerah (Musda) DPD KNPI Jawa Barat.
Menurut PW SEMMI Jabar, informasi mengenai hasil verifikasi tersebut disampaikan Ketua Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan (OKK) DPD KNPI Jawa Barat melalui pesan WhatsApp.
Namun, hingga kini PW SEMMI Jabar mengaku belum menerima surat keputusan resmi yang menjelaskan hasil verifikasi tersebut. Organisasi itu juga menyebut belum memperoleh penjelasan tertulis mengenai dasar, indikator, maupun alasan yang menyebabkan mereka dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagai peserta Musda.
SEMMI Jabar Soroti Penyampaian Hasil Verifikasi
Ketua PW SEMMI Jawa Barat menilai penyampaian hasil verifikasi melalui pesan WhatsApp tanpa disertai dokumen resmi perlu dipertanyakan dari sisi tata kelola organisasi.
Menurut dia, keputusan yang berkaitan dengan hak sebuah organisasi untuk mengikuti Musda semestinya disampaikan melalui mekanisme administratif yang jelas.
“Kami sangat menyayangkan apabila keputusan yang menentukan hak organisasi untuk menjadi peserta Musda hanya disampaikan melalui pesan WhatsApp tanpa disertai surat resmi dan dasar verifikasi yang jelas. Organisasi sebesar KNPI seharusnya menjunjung tinggi transparansi, akuntabilitas, dan kepastian administrasi,” tegasnya.
PW SEMMI Jawa Barat menyatakan telah memenuhi kewajiban administratif sesuai ketentuan yang berlaku. Karena itu, organisasi tersebut meminta adanya penjelasan resmi mengenai alasan mereka tidak ditetapkan sebagai peserta Musda.
Minta Dasar dan Indikator Verifikasi Dibuka
PW SEMMI Jabar selanjutnya meminta DPD KNPI Jawa Barat membuka hasil verifikasi seluruh OKP secara transparan.
Permintaan tersebut mencakup indikator penilaian, dasar hukum, serta alasan di balik keputusan terhadap masing-masing organisasi yang mengikuti proses verifikasi.
Menurut PW SEMMI Jabar, keterbukaan diperlukan untuk menjaga integritas pelaksanaan Musda. Selain itu, transparansi dinilai penting untuk mencegah munculnya spekulasi dan ketidakpercayaan di antara organisasi kepemudaan.
Dengan demikian, seluruh OKP dapat mengetahui mekanisme yang digunakan dalam menentukan kelayakan sebagai peserta Musda.
Minta Ruang Klarifikasi bagi OKP
Selain meminta transparansi, PW SEMMI Jawa Barat juga mengingatkan agar penetapan peserta Musda tidak dilakukan secara tertutup.
Organisasi yang dinyatakan tidak lolos verifikasi, menurut PW SEMMI, perlu mendapatkan ruang untuk meminta penjelasan dan menyampaikan keberatan melalui mekanisme organisasi yang berlaku.
Langkah tersebut dinilai penting agar setiap keputusan dapat dipertanggungjawabkan dan tidak menimbulkan persoalan setelah Musda berlangsung.
“Jangan sampai proses verifikasi justru menjadi instrumen yang menghilangkan hak organisasi yang memiliki legalitas dan rekam jejak yang jelas. Musda harus menjadi pesta demokrasi pemuda, bukan forum yang menyisakan pertanyaan mengenai transparansi dan keadilan proses,” ujarnya.
SEMMI Jabar Desak KNPI Berikan Penjelasan
PW SEMMI Jawa Barat mendesak DPD KNPI Jawa Barat segera memberikan penjelasan resmi mengenai keputusan hasil verifikasi tersebut.
Selain itu, PW SEMMI meminta dibukanya ruang klarifikasi bagi organisasi yang dinyatakan tidak lolos. Menurut mereka, mekanisme tersebut diperlukan agar setiap OKP memiliki kesempatan memperoleh informasi dan menyampaikan keberatan sesuai aturan organisasi.
PW SEMMI Jabar menilai transparansi dalam proses verifikasi menjadi bagian penting untuk menjaga legitimasi Musda DPD KNPI Jawa Barat.
Apabila proses verifikasi dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan, hasil Musda diharapkan dapat diterima oleh seluruh organisasi kepemudaan yang terlibat.
Sebaliknya, keputusan yang tidak disertai penjelasan resmi berpotensi menimbulkan pertanyaan dan polemik di kemudian hari. Karena itu, PW SEMMI Jawa Barat meminta DPD KNPI Jawa Barat menjelaskan dasar keputusan tersebut secara terbuka.
