KORELASI.CO – Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul bersama Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono menemui ratusan warga yang menggelar aksi di depan Kantor Kementerian Sosial (Kemensos), Jakarta, Kamis (17/9/2026).
Massa yang tergabung dalam Koalisi Warga Jakarta untuk Keadilan (KWJK) menyampaikan sejumlah persoalan terkait pemeringkatan desil dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Mereka menilai terdapat data warga yang belum menggambarkan kondisi sosial ekonomi sebenarnya.
Dalam aksi tersebut, KWJK menyerahkan sekitar 2.500 data warga yang dinilai bermasalah. Aduan itu mencakup warga dengan status desil yang dianggap tidak sesuai, masyarakat yang tidak lagi menerima bantuan sosial, hingga warga yang belum tercatat dalam DTSEN.
Gus Ipul dan Agus Jabo kemudian mengajak massa masuk ke area Kantor Kemensos untuk berdialog secara langsung. Pertemuan berlangsung di Taman Sekolah Rakyat dengan melibatkan warga, pendamping, serta perwakilan KWJK.
Gus Ipul Janjikan Verifikasi Data dalam Sepekan
Aksi yang awalnya berlangsung di depan kantor Kemensos berubah menjadi forum dialog antara warga dan pejabat kementerian. Pihak Kemensos menyediakan kursi bagi peserta, terutama ibu-ibu dan warga lanjut usia.
Ketua Umum KWJK Marlo Sitompul mengaku tidak menyangka dapat bertemu langsung dengan Menteri Sosial. Ia menyebut pihaknya telah beberapa kali mendatangi Kemensos untuk menyampaikan persoalan warga.
“Selama saya jadi aktivis. Baru kali ini Menteri Sosial menerima kita. Jadi, Kita sudah sering datang ke sini, Pak Menteri. Dari zaman beberapa Menteri sebelumnya, baru kali ini Menteri Sosial menerima kita,” ujar Marlo.
Dalam dialog tersebut, warga memperoleh kesempatan untuk menyampaikan keluhan masing-masing. Persoalan yang muncul antara lain ketidaksesuaian status desil dengan kondisi ekonomi, penghentian bantuan yang sebelumnya diterima, serta pengajuan pembaruan data yang belum menunjukkan hasil.
Juru Bicara KWJK Dea Melrisa mengatakan pihaknya membawa kajian akademik dan data yang dihimpun melalui posko pengaduan warga.
“Dari posko yang telah kita buka, ada kurang lebih 2.500 data yang tidak sesuai. Bahkan ada yang tidak terdaftar di DTSEN,” kata Dea.
Ia meminta Kemensos tidak hanya menindaklanjuti keluhan warga yang hadir dan berbicara dalam forum dialog. Menurutnya, seluruh data yang telah dikumpulkan KWJK perlu mendapat pemeriksaan.
“Tidak hanya Ibu dan Bapak yang tadi ngomong megang mikrofon, tapi semua data yang kami pegang itu juga harus diberikan perubahan,” ujarnya.
Menanggapi laporan tersebut, Gus Ipul menyatakan Kemensos akan menerima dan memeriksa data yang diserahkan warga. Ia mengatakan proses tersebut akan mencakup pendalaman, pengkajian, serta tindak lanjut sesuai hasil pemeriksaan.
“Kami akan terima semua aspirasinya, kami akan terima semua data-datanya untuk kita lakukan pendalaman, pengkajian, dan kemudian kita tindaklanjuti,” kata Gus Ipul.
Gus Ipul juga mengakui bahwa data pemerintah belum sepenuhnya akurat. Oleh karena itu, ia menilai keterbukaan data harus berjalan bersamaan dengan penyediaan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan koreksi dan keberatan.
“Karena kita sudah membuka data, maka kami tentu berkewajiban untuk menerima koreksi, menerima sanggahan, menerima usulan-usulan dari masyarakat. Itu adalah konsekuensi dari keterbukaan pemerintah,” katanya.
Ia mengajak KWJK dan perwakilan warga terlibat dalam proses verifikasi serta validasi terhadap sekitar 2.500 data yang disampaikan. Gus Ipul meminta perwakilan warga berkoordinasi dengan Kemensos selama satu pekan.
“Kita lakukan verifikasi dan validasi, kita urut satu per satu, dan nanti kita sampaikan hasilnya,” ujarnya.
“Paling lambat seminggu sudah ada jawaban. Karena tugas Kemensos adalah melayani rakyat,” sambungnya.
Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono juga memastikan data warga akan dipadankan dengan informasi yang dimiliki pemerintah. Ia meminta proses tersebut dikawal agar masyarakat memperoleh kejelasan.
“Datanya kita padankan. Nanti Pak Marlo asistensi supaya seminggu ini selesai. Yang penting ada kejelasan. Pokoknya datanya masukkan, seminggu ini harus sudah ada hasil,” kata Agus Jabo.
Warga Ceritakan Masalah Desil dan Bantuan Sosial
Sejumlah warga menyampaikan persoalan yang mereka alami secara langsung kepada Mensos dan Wamensos. Salah satunya Mardiana, buruh pengupas bawang yang menghidupi tiga anak.
Mardiana mengaku tercatat dalam desil 6. Ia menyebut penghasilannya dari pekerjaan tersebut sekitar Rp30 ribu per hari. Kondisi tempat tinggalnya juga menjadi alasan ia mempertanyakan hasil pemeringkatan kesejahteraan.
“Saya ini orang susah juga. Rumahnya di pinggir kali, Pak,” kata Mardiana kepada Gus Ipul.
Keluhan lain disampaikan Sri Sugiarti, warga Rusun Pesakih, Jakarta Barat. Sri mengatakan dirinya telah tinggal di rusun tersebut selama sekitar 14 tahun, tetapi belum pernah menerima bantuan sosial.
Ia juga mengaku berhenti berdagang karena harus merawat suaminya yang mengalami stroke. Sri menyampaikan bahwa dirinya telah mendatangi wali kota dan Dinas Sosial, tetapi belum memperoleh solusi.
“Saya sudah ke Wali Kota, Dinas Sosial. Tapi tetap enggak ada solusi. Terus solusinya bagaimana, Bapak Menteri? Tolong dibantu,” kata Sri.
Sementara itu, Julia mengungkapkan kekhawatiran mengenai dampak status desil keluarganya terhadap akses pendidikan anak. Ia menyebut keluarganya berada pada rentang desil 6 hingga 10.
“Saya takutnya mempengaruhi KJP anak-anak saya. Anak saya tahun depan mau melanjutkan kuliah. Kalau desilnya tinggi bagaimana, Pak?” tanya Julia.
Berbagai keluhan tersebut menunjukkan bahwa persoalan desil tidak hanya berkaitan dengan penerimaan bantuan sosial. Warga juga mengkhawatirkan dampaknya terhadap akses program perlindungan sosial dan layanan pendidikan.
Namun, status desil tetap perlu diperiksa melalui mekanisme verifikasi pemerintah. Keluhan warga menjadi bahan pengajuan, sedangkan perubahan data harus mengikuti proses pemeriksaan dan pemutakhiran yang berlaku.
Kemensos Buka Jalur Usul dan Sanggah
Dalam dialog tersebut, Gus Ipul menjelaskan sejumlah jalur yang dapat digunakan masyarakat ketika menemukan ketidaksesuaian data. Warga dapat menyampaikan laporan melalui RT atau RW, pemerintah desa maupun kelurahan, serta Dinas Sosial.
Data dari jalur tersebut selanjutnya dapat diteruskan untuk diproses dalam mekanisme pemutakhiran data pemerintah. Selain jalur administratif, Kemensos juga menyediakan kanal partisipasi masyarakat melalui aplikasi Cek Bansos.
Melalui aplikasi tersebut, masyarakat dapat menggunakan fitur Usul dan Sanggah. Fitur itu memungkinkan warga mengajukan usulan atau menyampaikan keberatan terhadap data penerima bantuan sosial.
“Bapak-Ibu sekalian bisa usul, bisa menyanggah. Saya usul, saya ini pengen dapat bansos, boleh. Atau Ibu mengatakan saya punya tetangga, sebenarnya tidak layak menerima bansos, maka saya ingin menyanggah,” kata Gus Ipul.
Bagi warga yang mengalami kesulitan mengakses layanan digital, Kemensos menyediakan Command Center 171. Dalam bahan informasi yang disampaikan, masyarakat juga dapat menghubungi WhatsApp Kemensos melalui nomor 0877-1717-171.
Gus Ipul menilai tidak semua warga memiliki kemampuan atau akses yang sama dalam menggunakan telepon pintar dan mengajukan pembaruan data. Karena itu, pemerintah membuka ruang bagi pihak lain untuk membantu melalui Agen Perlinsos atau Agen Perlindungan Sosial.
Agen Perlinsos dapat membantu masyarakat mengakses sistem perlindungan sosial, termasuk mendampingi warga yang mengalami kendala ketika mengajukan pembaruan data.
Gus Ipul secara langsung mengajak Marlo, Dea, serta pendamping warga yang hadir untuk mendaftarkan diri sebagai Agen Perlinsos. Pendaftaran tersebut dapat dilakukan menggunakan Identitas Kependudukan Digital (IKD) melalui portal Perlinsos Kemensos.
“Saya minta Pak Marlo dan teman-teman semuanya menjadi Agen Perlinsos. Jadi nanti kalau mau perjuangkan mereka tidak perlu lagi datang ke sini dulu,” kata Gus Ipul.
Menurutnya, keterlibatan masyarakat dapat membantu pemerintah memperoleh informasi yang lebih sesuai dengan kondisi lapangan. Warga yang mengetahui keadaan sosial ekonomi lingkungan sekitar diharapkan dapat membantu proses pengajuan dan pemeriksaan data.
“Pemerintah tidak bisa sendirian. Butuh bantuan Bapak-Ibu sekalian,” ujarnya.
Data DTSEN Dinilai Perlu Diperbarui Secara Berkala
Gus Ipul menjelaskan bahwa pemutakhiran data menjadi bagian penting dalam pengelolaan bantuan sosial. Kondisi sosial ekonomi masyarakat dapat berubah sehingga data perlu diperiksa dan diperbarui secara berkala.
Ia menyebut lebih dari 4,3 juta keluarga yang sebelumnya belum menerima bantuan sosial telah masuk sebagai penerima setelah pemerintah memperbaiki data. Angka tersebut disampaikan sebagai gambaran hasil pemutakhiran data yang dilakukan pemerintah.
“Kalau ada data yang tidak akurat, mari kita perbaiki,” kata Gus Ipul.
Ia juga menegaskan bahwa bantuan sosial tidak seharusnya diberikan berdasarkan kedekatan personal. Penerima bantuan harus memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam setiap program.
“Bansos itu adalah hak dari rakyat dan harus diterima oleh rakyat yang membutuhkan, yang memenuhi kriteria,” ujarnya.
Selain membahas pemutakhiran data, Gus Ipul menyebut pemerintah tengah menyiapkan digitalisasi bantuan sosial yang direncanakan berlaku secara nasional pada 2027. Dalam proses tersebut, partisipasi masyarakat dinilai penting untuk mendukung ketepatan data.
KWJK Akan Mengawal Tindak Lanjut
Menjelang berakhirnya dialog, Marlo meminta Kemensos memastikan seluruh data yang diserahkan mendapat tindak lanjut. Ia berharap pemeriksaan tidak hanya mencakup warga yang hadir dalam pertemuan, tetapi juga seluruh warga yang masuk dalam daftar pengaduan.
Dea juga mengusulkan pembentukan tim penghubung antara perwakilan warga dan Kemensos. Usulan tersebut muncul karena jumlah laporan yang diterima KWJK masih terus bertambah.
Agus Jabo menyatakan tidak keberatan dengan usulan tersebut. Sementara itu, Gus Ipul menegaskan bahwa dirinya bersama Wamensos akan menjadi penanggung jawab langsung proses tindak lanjut, dengan dukungan jajaran Kemensos.
Pertemuan tersebut kemudian ditutup dengan kesepakatan untuk melanjutkan verifikasi dan validasi data. Gus Ipul juga meminta masyarakat tetap menggunakan jalur dialog ketika ingin menyampaikan aspirasi.
“Kalau ada orang demo silakan masuk ke dalam. Syukur-syukur kalau memberi tahu sebelumnya, berapa yang mau datang sehingga kami bisa menyiapkan,” kata Gus Ipul.
“Jadi ingat ya, Kemensos adalah kantornya rakyat,” katanya.
Dengan adanya komitmen pemeriksaan selama satu pekan, tindak lanjut terhadap sekitar 2.500 data warga menjadi hal yang perlu dipantau. Hasil verifikasi nantinya akan menentukan apakah data warga mengalami perubahan sesuai ketentuan pemutakhiran yang berlaku. (Red)
