korelasi.co– Badan Gizi Nasional (BGN) mengubah fokus pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan memprioritaskan wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) serta kelompok ibu hamil, ibu menyusui, dan balita (3B). Kebijakan tersebut dilakukan untuk memperkuat intervensi gizi pada fase paling menentukan dalam tumbuh kembang anak.
Kepala BGN Nanik Sudaryati Deyang mengatakan langkah tersebut merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto sekaligus hasil kajian para pakar gizi yang menilai periode emas perkembangan manusia dimulai sejak masa kehamilan hingga usia sekolah dasar.
“Sekarang kita fokuskan ke 3T dan terutama untuk 3B. Setelah kita diskusi bersama para pakar, intervensi gizi itu memang paling bagus adalah saat mulai kandungan bulan pertama sampai usia sembilan tahun atau sekolah dasar (SD). Nah, kita sekarang mengejar ke sana,” kata Nanik dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis.
Sebagai bentuk penegasan kebijakan, BGN telah menerbitkan surat edaran kepada seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). SPPG yang belum melayani kelompok sasaran 3B akan dikenakan penangguhan hingga memenuhi ketentuan yang ditetapkan.
Menurut Nanik, kebijakan tersebut menunjukkan hasil positif. Dalam kurun waktu dua pekan, jumlah penerima manfaat dari kelompok 3B meningkat hingga mencapai 22 juta orang.
“Kemarin kita sampai mengeluarkan ancaman, SPPG harus ada 3B. Kalau enggak, kita suspend (tangguhkan). Alhamdulillah, hasilnya bagus, dalam dua minggu itu ada 22 juta penerima 3B. Yang terpenting saat ini kita fokus, agar anggarannya juga fokus ke sana, sehingga tercapai targetnya,” ujarnya.
Untuk memperluas jangkauan layanan di wilayah 3T, BGN tengah menyiapkan sejumlah skema pelaksanaan yang dinilai lebih efisien dan tidak membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Nanik juga menjelaskan alasan penunjukan Wakil Kepala BGN Mayjen TNI Trenggono dalam penguatan program MBG, khususnya untuk mendukung implementasi di daerah-daerah yang memiliki tantangan geografis dan aksesibilitas tinggi.
“Beliau sudah mengajukan proses pengunduran diri (dari TNI) dan mungkin dalam waktu dekat beliau sudah pensiun. Namun, proses pengunduran dirinya sudah dilakukan dan berlangsung sejak kemarin. Mengapa ada militer? Nanti kaitannya dengan program di 3T, di mana kami membutuhkan ahli teritorial di situ,” ucapnya.
Selain memperkuat sasaran penerima manfaat, BGN juga melakukan konsolidasi internal guna memastikan penggunaan anggaran berjalan lebih efektif. Pada tahun 2026, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp268 triliun untuk Program MBG.
Melalui skema efisiensi yang disiapkan, BGN akan memusatkan perhatian pada empat langkah utama, yakni penajaman sasaran penerima manfaat, moratorium pembangunan dapur baru, pembenahan dapur yang telah beroperasi, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia pengelola program.
“Jadi, kami akan terus melakukan efisiensi anggaran di berbagai bidang. Dalam rangka efisiensi anggaran, maka hal yang kami lakukan adalah pertama, refocusing penerima manfaat; kedua, moratorium dapur titik-titik baru; ketiga, pembenahan dapur-dapur yang telah berdiri dan beroperasi agar sesuai dengan standar untuk menghasilkan makanan yang berkualitas, termasuk perbaikan dan pelatihan sumber daya manusia,” tuturnya.
BGN menegaskan kualitas tetap menjadi prioritas utama. Karena itu, setiap dapur MBG yang tidak menjalankan operasional sesuai standar akan dikenakan penangguhan hingga memenuhi ketentuan yang berlaku.
Dengan fokus baru tersebut, Program MBG tidak hanya diarahkan untuk memperluas cakupan penerima manfaat, tetapi juga menjadi instrumen strategis pemerintah dalam menekan masalah gizi sejak masa kehamilan hingga usia anak memasuki pendidikan dasar. (*)
