Korelasi.co- Perdebatan mengenai arah ekonomi Indonesia sering kali terjebak dalam ruang akademis yang steril, di mana para pakar terlalu sibuk menghitung angka di atas kertas hingga abai melihat realitas di lapangan.
Kekeliruan terbesar sebagian psikolog pasar dan ekonom arus utama adalah ketidakmampuan mereka membedakan antara nilai semu yang digerakkan oleh euforia pasar modal barat dengan nilai ekonomi riil yang dijangkari oleh aset fisik di dalam negeri.
Akibatnya, kebijakan atau analisis yang mereka telurkan cenderung bias barat, mengagungkan instrumen keuangan yang rumit, namun rapuh ketika dihantam badai krisis global.
Mengkritik sudut pandang para pakar arus utama yang menampakkan dengan jelas kelemahan cara berpikir mereka, terutama saat menyamakan risiko pasar domestik dengan industri teknologi barat yang valuasi-nya melambung tinggi hanya bermodalkan narasi masa depan tanpa arus kas yang sehat. Ketika likuiditas dunia mengetat akibat kenaikan suku bunga bank sentral global, valuasi yang digoreng tersebut langsung menyusut secara drastis melalui fenomena “valuation multiplier compression”.
Tidak perlu Para pengamat terlalu mendewakan “saham kertas murni” (“paper-only shares”) ini gagal menyadari bahwa ekonomi yang tidak memproduksi barang nyata pada akhirnya akan kolaps begitu aliran uang murah dari luar negeri terhenti.
Sebaliknya, Indonesia justru memiliki bantalan ekonomi yang jauh lebih kokoh karena bertumpu pada kekayaan riil (asset-backed paper) seperti komoditas strategis, hilirisasi industri, serta sektor perbankan dan konsumsi domestik yang kuat. Saat investor global mulai jenuh dengan aset semu yang rawan meletus seperti balon gas, mereka secara logis akan mengalihkan dananya ke pasar berkembang seperti Indonesia karena seluruh dunia tetap membutuhkan makan, energi, dan bahan baku industri untuk bertahan hidup.
Kelirumologi terjadi saat para pakar menganggap ketertarikan asing ini sebagai ancaman ketidakstabilan, bukannya melihatnya sebagai peluang emas akibat adanya inefisiensi pasar global yang membuat aset-aset bagus kita masih dihargai murah (underpriced).
Di sinilah letak titik buta para pengamat ekonomi sebelah ketika mengkritik langkah strategis pemerintah terkait pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) dan penyesuaian regulasi hukum melalui Pasal 50A UU No. 4 Tahun 2026. Tudingan miring yang mengaitkan fleksibilitas regulasi ini dengan anggapan bahwa Indonesia akan menjadi “mesin pencuci uang haram terbesar di dunia” adalah sebuah lompatan logika yang dangkal dan cenderung menebarkan sentimen ketakutan ketimbang argumen yang objektif.
Pengamat sering kali menuduh fleksibilitas regulasi ini sebagai celah bagi praktik pencucian uang internasional (money laundering), sebuah kekhawatiran yang cenderung berlebihan dan justru mengerdilkan potensi dan keuntungan besar bangsa sendiri di panggung G20. Narasi tersebut jelas mengerdilkan fungsi regulasi mutakhir sebagai alat pertahanan ekonomi negara, tidak curiga berlebihan seolah-olah setiap terobosan birokrasi selalu bermakna pelemahan pengawasan, lihat bagaimana sistem yang diberlakukan adalah untuk kelenturan para investor datang untuk setor tanpa setir seperti pemerintah sebelumnya.
Penulis curiga bahwa tuduhan miring tersebut muncul karena para pakar gagal melihat dan membaca fungsi Danantara sebagai “superholding” yang bertugas memperbesar skala “kolam ekonomi” Indonesia melalui konsolidasi aset-aset BUMN strategis.
Dengan struktur yang kuat, lembaga ini dirancang untuk menyerap dan mengarahkan modal asing langsung ke sektor riil, bukan membiarkannya menjadi dana spekulatif yang keluar-masuk sesuka hati. Regulasi yang adaptif dan fleksibel dibentuk bukan untuk membuka pintu bagi uang ilegal (hot money) atau melonggarkan pengawasan terhadap uang haram, melainkan untuk memotong jalur birokrasi yang usang agar negara bisa bergerak lincah dan kompetitif di antara negara-negara G20.
Tanpa adanya fleksibilitas eksekusi investasi, aset-aset riil bangsa yang gemuk dan subur akan terus-menerus disandera oleh prosedur administrasi yang lambat sementara badai resesi global terus mengancam dan datang begitu cepat.
Namun, di balik langkah jitu mengoptimalkan sektor riil ala “pedagang beras” ini, regulasi di dalam UU No. 4 Tahun 2026 memang harus tetap menjaga agar pintu masuk kolam tersebut dilengkapi dengan “penyaring air” yang ketat. Jika Indonesia abai dan benar-benar dicap sebagai tempat pencucian uang, dampaknya justru akan merusak “kolam ikan” yang sudah ditata rapi. Investor institusi global yang kredibel (seperti dana pensiun negara maju) dilarang oleh hukum mereka sendiri untuk berinvestasi di negara yang masuk daftar hitam pencucian uang, sehingga air limbah dari luar jangan sampai merusak ekosistem lokal.
Oleh karena itu, diperlukan juga perlindungan ketat bagi investor domestik sebelum modal asing menguasai pasar sepenuhnya. Langkah kebijakan ini justru memberikan karpet merah dan ruang informasi terlebih dahulu kepada warga negara sendiri sebenarnya adalah strategi jitu untuk menciptakan “Margin of Safety”, yaitu ruang keuntungan yang aman bagi rakyat lokal untuk membeli saham-saham berbasis aset riil pada harga bawah sebelum nilainya terkerek naik oleh modal internasional.
Mengkritik paket kebijakan ini sama saja dengan membiarkan kekayaan alam dan korporasi strategis bangsa dibeli murah oleh asing tanpa memberi kesempatan bagi rakyat sendiri untuk menikmatinya, itu adalah gaya pemerintah kemarin, kini punya terobosan riil, investor cukup setor tanpa setir. Jadi WNA dan WNI gak ribut dalam satu perusahaan dan pabrik.
Kehadiran BPI Danantara yang diperkuat oleh kejelasan regulasi dalam UU No. 4 Tahun 2026 merupakan paket kebijakan jitu yang sulit digoyang karena berakar pada kebutuhan riil masyarakat, bukan sekadar angka di atas kertas.
Kedangkalan terjadi akibat ketidakmampuan mereka melihat bahwa kekuatan sejati ekonomi Indonesia berada pada kedaulatan sektor riil dan konsolidasi aset strategis, bukan pada kepatuhan buta terhadap narasi keuangan barat yang rapuh. Justru Kehadiran BPI Danantara dan penataan regulasi terbaru merupakan strategi jitu untuk memperbesar kapasitas ekonomi nasional sekaligus melindungi aset negara dari spekulasi global.
Dengan menjangkari ekonomi pada aset fisik yang nyata dan memastikan rakyat lokal diberikan prioritas utama untuk mengamankan keuntungan di harga bawah, Indonesia membuktikan strategi terbaiknya dalam lepas dari cengkeraman resesi global. Paket kebijakan ini memastikan bahwa keuntungan negara kini dapat dinikmati secara nyata oleh bangsa dan rakyatnya sendiri.
Satu hal yang harus diingat bersama khususnya oleh para penguasa bahwa kedaulatan ini adalah mandat mutlak dari Rakyat, karena terkait kecurangan atau adanya penyimpangan yang mengkhianati hak mereka, rakyat pasti akan bergerak dan membakar istana negaranya sendiri. Jadi tenang dan “tetaplah berpikir meskipun anda Abal-Abal”.
Penulis: Adi Putra (Adhyp Glank) – Sang Pemikir Abal-abal
Disclaimer : Artikel ini merupakan opini,bukan karya jurnalistik Korelasi.co, Rubrik Insight memberikan ruang bagi sudut pandang para aktivis,akademisi,dan analis.