KORELASI.CO – Roadmap perumahan 2025–2029 menjadi fokus Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) bersama Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Kedua kementerian menyelaraskan strategi pembangunan untuk mempercepat pencapaian Program 3 Juta Rumah.
Menteri PKP Maruarar Sirait bertemu dengan Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy di Jakarta, Rabu (14/10/2026). Pertemuan tersebut membahas target pembangunan perumahan agar sejalan dengan perencanaan pembangunan nasional.
Maruarar juga meminta arahan Bappenas untuk menyusun laporan dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto di bidang perumahan.
“Kami memohon arahan agar laporan dua tahun pemerintahan Presiden di bidang perumahan yang akan kami sampaikan sesuai dengan ukuran dan arahan Bappenas,” kata Maruarar, dikutip dari keterangan pers Kementerian PKP.
Sekretaris Jenderal Kementerian PKP Didyk Choiroel menjelaskan bahwa Bappenas sebelumnya menilai target dalam roadmap kementeriannya selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029.
Kedua kementerian melanjutkan pembahasan untuk mempertajam perencanaan dan memperkuat dukungan para pemangku kepentingan. Langkah ini diharapkan dapat memperjelas strategi pelaksanaan program perumahan dalam beberapa tahun mendatang.
Roadmap Perumahan 2025–2029 Perkuat Program Perumahan
Kementerian PKP menjalankan sejumlah program untuk memperluas akses masyarakat terhadap hunian layak. Program tersebut meliputi Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), dan Kredit Program Perumahan (KPP).
Berdasarkan data Kementerian PKP, penyaluran FLPP sejak 2025 hingga 14 Oktober 2026 mencapai 459.468 unit rumah subsidi. Angka tersebut merupakan akumulasi selama periode tersebut, bukan hanya realisasi sepanjang 2026.
Pada program BSPS, pemerintah menaikkan target dari 45.000 unit pada 2025 menjadi 400.000 unit pada 2026. Program ini membantu masyarakat memperbaiki kondisi rumah melalui dukungan stimulan perumahan swadaya.
Pemerintah juga memperkuat pembiayaan usaha melalui Kredit Program Perumahan atau KUR Perumahan. Hingga periode pelaporan, penyalurannya mencapai Rp27,37 triliun dengan jumlah 114.672 debitur.
Pembiayaan tersebut menjangkau berbagai pelaku usaha dalam ekosistem perumahan. Penerimanya mencakup pengembang, kontraktor, pedagang bahan bangunan, serta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Melalui berbagai program tersebut, pemerintah berupaya memperkuat sisi penyediaan rumah sekaligus mendukung kemampuan masyarakat dan pelaku usaha dalam ekosistem perumahan.
Bappenas Dorong Percepatan Program 3 Juta Rumah
Deputi Bidang Infrastruktur Bappenas Abdul Malik Sadat Idris mengatakan bahwa koordinasi antarkementerian penting untuk mempercepat Program 3 Juta Rumah. Pemerintah juga ingin memperluas manfaat program agar menjangkau lebih banyak masyarakat.
Menurut Abdul Malik, pemerintah terus merumuskan strategi percepatan untuk mengurangi kekurangan pasokan rumah atau backlog perumahan.
Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy mengapresiasi upaya Kementerian PKP dalam membangun ekosistem perumahan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan.
Ia menilai ekosistem yang kuat dan strategi yang terarah dapat membantu pemerintah mencapai target pembangunan perumahan. Upaya tersebut juga berpotensi mendorong pertumbuhan industri yang berkaitan dengan sektor perumahan.
Rachmat turut menyoroti capaian pembangunan dan renovasi rumah pada 2025 hingga triwulan III 2026. Menurutnya, capaian tersebut dapat menjadi modal untuk mempercepat pencapaian target pada 2027–2029.
Ia menegaskan bahwa Bappenas mendukung penguatan sektor perumahan sebagai bagian dari pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terhadap hunian layak.
Penyelarasan Roadmap Perumahan Jadi Kunci Pencapaian Target
Penyelarasan roadmap perumahan 2025–2029 menjadi langkah penting untuk mengintegrasikan perencanaan, pembiayaan, dan pelaksanaan program pemerintah.
Ke depan, pemerintah perlu mengevaluasi realisasi setiap program secara berkala. Pemantauan tersebut dapat membantu mengukur kemajuan pencapaian target dan kontribusi program terhadap pengurangan backlog perumahan.
Sinergi Kementerian PKP dan Bappenas diharapkan mampu memperkuat pelaksanaan Program 3 Juta Rumah. Dengan perencanaan yang terarah dan dukungan pembiayaan yang memadai, pemerintah dapat mendorong penyediaan hunian layak bagi masyarakat. (Red)
Catatan redaksi: Artikel ini bersifat edukatif, pembaca bisa melihat
-
Bappenas: Situs resmi Bappenas — tautkan pada penyebutan Bappenas atau perencanaan pembangunan nasional.
-
BP Tapera: Situs resmi BPTapera — relevan saat membahas penyaluran FLPP dan KPR subsidi.
Baca juga:
-
Berita terbaru tentang penyaluran FLPP dan KPR subsidi.
-
Artikel mengenai target dan realisasi Program 3 Juta Rumah.
-
Berita tentang program BSPS atau renovasi rumah.
-
Artikel tentang Kredit Program Perumahan dan pembiayaan sektor perumahan.
-