Korelasi.co – Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam (BADKO HMI) Jawa Barat menyampaikan sejumlah tuntutan kepada pemerintah terkait kondisi ekonomi dan demokrasi yang dinilai semakin mengkhawatirkan. Organisasi mahasiswa itu menyoroti pelemahan nilai tukar rupiah, kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK), hingga efektivitas sejumlah program strategis nasional.
Dalam pernyataan sikap yang dirilis BADKO HMI Jawa Barat, organisasi tersebut menilai tekanan ekonomi yang terjadi saat ini telah berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat. Pelemahan nilai tukar rupiah yang disebut telah mencapai kisaran Rp17.600 hingga Rp18.000 per dolar Amerika Serikat dinilai memicu kenaikan biaya impor pangan, energi, dan bahan baku industri yang berujung pada meningkatnya harga barang kebutuhan masyarakat.
BADKO HMI Jabar juga menyoroti kenaikan harga BBM yang disebut mencapai 32 persen. Kondisi itu, menurut mereka, memicu peningkatan ongkos transportasi dan distribusi logistik yang berdampak pada kenaikan harga kebutuhan pokok.
Selain itu, organisasi tersebut mencatat ancaman PHK masih membayangi sektor ketenagakerjaan. Mereka mengutip angka PHK yang mencapai 23.470 pekerja sepanjang Januari hingga Mei 2026. Di sisi lain, jumlah pengangguran nasional disebut masih mencapai 7,24 juta orang atau setara dengan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 4,68 persen.
Menurut BADKO HMI Jabar, tekanan ekonomi tersebut semakin berat karena masih terdapat 23,36 juta penduduk yang hidup dalam kondisi kemiskinan. Kelompok masyarakat rentan seperti buruh, petani, nelayan, dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) disebut menjadi pihak yang paling terdampak ketika terjadi gejolak ekonomi.
Soroti Program MBG
Dalam pernyataannya, BADKO HMI Jabar memberikan perhatian khusus terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang pada 2026 disebut memiliki alokasi anggaran sebesar Rp268 triliun. Mereka meminta pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program tersebut, terutama terkait kesiapan fiskal negara, ketepatan sasaran penerima manfaat, distribusi, serta keberlanjutan pembiayaan program.
Organisasi mahasiswa itu juga mempertanyakan komposisi penggunaan anggaran program. Mereka menilai sebagian anggaran justru lebih banyak terserap untuk pengadaan fasilitas dan perlengkapan pendukung dibandingkan kebutuhan utama penerima manfaat.
BADKO HMI Jabar turut mengutip data yang menyebut sekitar 38 ribu pelajar terdampak kasus keracunan makanan dalam pelaksanaan program MBG. Mereka juga menyinggung adanya dugaan praktik korupsi yang disebut menimbulkan kerugian negara hingga Rp12 triliun. Atas dasar itu, organisasi tersebut mendesak dilakukan audit dan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program.
Kritik Koperasi Desa Merah Putih
Selain MBG, BADKO HMI Jabar menyoroti Program Koperasi Desa Merah Putih. Mereka menyebut anggaran pembangunan yang mencapai Rp1,6 miliar per gedung harus dipastikan memberikan dampak nyata terhadap penguatan ekonomi desa.
Dalam implementasinya, organisasi tersebut mengaku menemukan berbagai ketimpangan antara dokumen perencanaan dan realisasi pembangunan di lapangan. Sejumlah persoalan yang disebut muncul antara lain ukuran bangunan yang tidak sesuai standar, kualitas konstruksi yang dinilai rendah, hingga lokasi pembangunan yang dianggap kurang strategis.
Singgung Kondisi Demokrasi
Di luar isu ekonomi, BADKO HMI Jabar juga menilai demokrasi Indonesia tengah menghadapi tantangan serius. Mereka menyoroti revisi sejumlah regulasi yang dianggap berpotensi memperbesar dominasi negara terhadap ruang sipil.
Menurut mereka, dalam beberapa tahun terakhir terjadi peningkatan kriminalisasi terhadap aktivis, pembatasan ruang kritik, serta tekanan terhadap kebebasan akademik di lingkungan perguruan tinggi.
Organisasi itu juga menilai praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) masih menjadi persoalan struktural yang menggerus kepercayaan publik terhadap negara. Karena itu, mereka mendesak pemerintah untuk memastikan setiap penggunaan anggaran berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Delapan Tuntutan
Dalam pernyataan tersebut, BADKO HMI Jawa Barat menyampaikan delapan tuntutan utama kepada pemerintah. Di antaranya evaluasi total terhadap pemborosan APBN, evaluasi Program MBG dan Koperasi Desa Merah Putih, stabilisasi harga BBM dan kebutuhan pokok, penanganan ancaman PHK, reformasi sektor hukum dan keamanan, percepatan pengesahan RUU Perampasan Aset dan RUU Masyarakat Adat, pemberantasan KKN, serta prioritas anggaran untuk pendidikan dan kesehatan.
BADKO HMI Jabar menegaskan mahasiswa akan tetap menjalankan peran sebagai kekuatan moral dan kontrol sosial. Organisasi itu menyatakan akan terus menyuarakan aspirasi masyarakat melalui berbagai saluran demokrasi apabila keresahan publik tidak mendapatkan perhatian yang memadai dari pengambil kebijakan