KORELASI.CO- Sejumlah ketentuan terkait manajemen aparatur sipil negara (ASN) berlaku dan diterapkan sepanjang 2026.
Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS), perkembangan regulasi tersebut antara lain berkaitan dengan pengelolaan kinerja melalui layanan e-Kinerja Badan Kepegawaian Negara (BKN), profiling ASN untuk mendukung manajemen talenta, serta ketentuan cuti bersama ASN.
Perubahan dan kebijakan tersebut perlu diperhatikan karena berkaitan dengan pengelolaan kinerja, pengembangan kompetensi, perencanaan karier, hingga administrasi kepegawaian. Regulasi resmi dapat dipantau melalui Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) BKN.
Aturan PNS 2026 tentang e-Kinerja
Salah satu regulasi yang berlaku pada 2026 adalah Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2026 tentang Layanan E-Kinerja Badan Kepegawaian Negara.
Peraturan tersebut ditetapkan pada 31 Maret 2026 dan diundangkan pada 8 April 2026. Statusnya tercatat berlaku dalam JDIH BKN.
Regulasi ini mengatur layanan e-Kinerja BKN yang mencakup sejumlah tahapan pengelolaan kinerja ASN, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pembinaan, evaluasi kinerja hingga tindak lanjut kinerja.
Dalam pertimbangan peraturan tersebut, BKN menyebut kebutuhan terhadap sistem pengelolaan kinerja yang sistematis, terintegrasi dan berbasis teknologi informasi untuk mendukung objektivitas, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan kinerja ASN.
Artinya, bagi PNS, pengelolaan dan dokumentasi kinerja menjadi bagian penting yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan tugas kedinasan.
Profiling ASN menjadi bagian dari pengembangan manajemen talenta
Selain pengelolaan kinerja, BKN juga menjalankan program Profiling ASN atau ProASN pada 2026.
BKN menargetkan 600.000 ASN mengikuti profiling hingga Desember 2026. Menurut BKN, program tersebut diarahkan untuk membangun basis data profil ASN yang dapat mendukung pengembangan kompetensi, perencanaan karier, pengelolaan talenta dan penerapan sistem merit.
BKN menjelaskan bahwa ProASN mengukur empat dimensi utama, yaitu kompetensi manajerial dan sosial kultural, potensi, literasi digital, serta preferensi karier.
Hasil profiling tersebut diharapkan memberikan gambaran yang lebih menyeluruh mengenai kompetensi dan potensi ASN.
Dalam pelaksanaannya, BKN juga menerbitkan Surat Edaran Kepala BKN Nomor 6 Tahun 2026 mengenai profiling ASN dalam rangka percepatan penerapan manajemen talenta. JDIH BKN mencatat surat edaran tersebut ditetapkan pada 1 Juli 2026.
Apa yang perlu diperhatikan PNS?
PNS yang masuk dalam pelaksanaan profiling perlu mengikuti ketentuan dan jadwal yang ditetapkan instansi masing-masing. BKN menyatakan bahwa hasil profiling dapat menjadi salah satu basis data dalam menentukan kebutuhan pengembangan kompetensi dan pengelolaan ASN.
Karena itu, pemutakhiran data kepegawaian dan informasi terkait jabatan juga menjadi hal yang perlu diperhatikan oleh instansi maupun ASN.
Cuti bersama ASN 2026
Ketentuan lain yang perlu diketahui PNS adalah mengenai cuti bersama. Pemerintah telah menetapkan Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2025 tentang Cuti Bersama Pegawai ASN Tahun 2026.
Keppres tersebut ditandatangani pada 31 Desember 2025 dan menetapkan sejumlah tanggal cuti bersama ASN pada 2026. Di antaranya adalah cuti bersama Tahun Baru Imlek, Hari Suci Nyepi, Idulfitri, Kenaikan Yesus Kristus, Iduladha, dan Kelahiran Yesus Kristus.
Berikut jadwal yang ditetapkan dalam Keppres tersebut:
* 16 Februari 2026 — Tahun Baru Imlek 2577 Kongzili
* 18 Maret 2026 — Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1948
* 20, 23 dan 24 Maret 2026 — Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah
* 15 Mei 2026 — Kenaikan Yesus Kristus
* 28 Mei 2026 — Hari Raya Iduladha 1447 Hijriah
* 24 Desember 2026 — Kelahiran Yesus Kristus.
Kementerian Sekretariat Negara menjelaskan bahwa cuti bersama tersebut tidak mengurangi hak cuti tahunan pegawai ASN. Bagi pegawai yang karena jabatannya tidak memperoleh hak cuti bersama, hak cuti tahunannya ditambah sesuai jumlah cuti bersama yang tidak diberikan.
Regulasi BKN lainnya pada 2026
JDIH BKN mencatat sejumlah regulasi yang diterbitkan pada 2026. Selain Peraturan BKN Nomor 2 Tahun 2026 tentang Layanan E-Kinerja, terdapat Peraturan BKN Nomor 3 Tahun 2026 yang mengubah ketentuan mengenai besaran, persyaratan dan tata cara pengenaan tarif sampai dengan Rp0 atau 0 persen atas jenis PNBP yang berlaku pada BKN.
JDIH BKN juga mencatat Surat Edaran Kepala BKN Nomor 2 Tahun 2026 tentang Penggunaan Pakaian Seragam Batik Korpri di Lingkungan Instansi Pusat dan Instansi Daerah, yang ditetapkan pada 22 Januari 2026 dan berstatus berlaku.
Dengan demikian, istilah “aturan PNS terbaru 2026” tidak merujuk pada satu aturan tunggal. Ketentuan kepegawaian tersebar dalam undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan BKN, keputusan presiden, serta surat edaran yang memiliki ruang lingkup masing-masing.
PNS Perlu Memantau Regulasi Resmi
Perkembangan regulasi kepegawaian membuat PNS perlu memperhatikan informasi yang dikeluarkan oleh instansi berwenang. Untuk regulasi manajemen ASN dan kepegawaian, JDIH BKN menjadi salah satu sumber resmi untuk memeriksa peraturan, status keberlakuan, tanggal penetapan, serta dokumen hukum yang diterbitkan BKN.
Selain itu, informasi mengenai kebijakan ASN juga dapat diperiksa melalui kanal resmi pemerintah seperti BKN dan Kementerian Sekretariat Negara.
Aturan PNS terbaru pada 2026 mencakup berbagai aspek, antara lain pengelolaan kinerja melalui e-Kinerja BKN, profiling ASN untuk mendukung pengembangan kompetensi dan manajemen talenta, serta ketentuan cuti bersama ASN.
PNS sebaiknya memeriksa regulasi yang berlaku sesuai instansi dan kebutuhan masing-masing agar pelaksanaan tugas serta administrasi kepegawaian tetap sesuai ketentuan.(Red)