korelasi.co– Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia, Jusuf Kalla, menilai dunia saat ini tengah memasuki fase deglobalisasi, sebuah perubahan besar dalam tatanan ekonomi global yang ditandai oleh semakin dominannya peran negara dalam mengatur aktivitas ekonomi dan industri strategis.
Pandangan tersebut disampaikan JK dalam The 2026 Asia Grassroots Forum by Amartha di Jakarta, Kamis, saat menyoroti berbagai tantangan ekonomi yang tengah dihadapi dunia akibat konflik geopolitik dan ketidakpastian global.
“Kebetulan sekarang kita lagi sakit. Saya bicara sekarang pada saat kita sakit. Sakitnya bukan di Indonesia saja, hampir di seluruh dunia sakit, masalah keuangan ini,” kata JK.
Menurutnya, kondisi ekonomi global saat ini tidak dapat dilepaskan dari berbagai konflik yang masih berlangsung, mulai dari perang Rusia-Ukraina hingga ketegangan geopolitik di Timur Tengah dan Asia Selatan. Situasi tersebut memicu perlambatan ekonomi dan mendorong banyak negara meninjau ulang kebijakan ekonomi yang selama ini berorientasi pada keterbukaan pasar.
JK menjelaskan bahwa perubahan arah tersebut merupakan bagian dari siklus ekonomi dunia yang terus berulang. Jika dalam beberapa dekade terakhir globalisasi menjadi arus utama yang mendorong perdagangan bebas dan investasi lintas negara, kini banyak negara justru memilih memperkuat perlindungan terhadap kepentingan domestiknya.
“Kalau sebelumnya kita sangat kenal globalisasi, sekarang orang bergerak ke deglobalisasi,” ujarnya.
Fenomena tersebut, kata JK, terlihat dari semakin besarnya intervensi pemerintah dalam perdagangan internasional dan pengelolaan sektor-sektor strategis. Amerika Serikat yang selama ini dikenal sebagai pendukung utama sistem pasar bebas, misalnya, kini menerapkan tarif impor tinggi untuk melindungi industri dalam negeri.
Di Indonesia, tren serupa juga mulai terlihat melalui penguatan peran negara dalam tata kelola komoditas strategis. Pemerintah menerapkan berbagai kebijakan pengendalian ekspor, termasuk melalui mekanisme satu pintu pada komoditas seperti batu bara, minyak sawit mentah (CPO), dan ferroalloy.
Meski demikian, JK mengingatkan bahwa penguatan peran negara harus tetap diimbangi dengan ruang yang cukup bagi dunia usaha untuk berkembang. Menurutnya, pemerintah berperan menyediakan regulasi, infrastruktur, dan pengawasan, sedangkan sektor swasta menjadi motor penggerak investasi dan penciptaan lapangan kerja.
Ia menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi pada akhirnya sangat bergantung pada kemampuan masyarakat memperoleh pendapatan. Ketika daya beli meningkat, konsumsi akan tumbuh dan roda ekonomi dapat bergerak lebih cepat.
Karena itu, JK menilai penguatan sektor usaha, terutama usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), menjadi salah satu strategi penting untuk menjaga ketahanan ekonomi nasional di tengah perubahan lanskap ekonomi global yang semakin tidak menentu.
Dalam pandangannya, tantangan ekonomi dunia saat ini bukan hanya soal perlambatan pertumbuhan, tetapi juga perubahan mendasar dalam cara negara-negara mengelola perekonomiannya. Di tengah pergeseran menuju era deglobalisasi, keseimbangan antara peran pemerintah dan dunia usaha menjadi faktor kunci untuk menjaga stabilitas sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. (*)